Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 pdf

Pemerintah nomor 55 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pp nomor 35 tahun 2004. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan. Menurut permenpan ini yang dimaksud instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Minyak dan gas bumi sebagaimana terakhir diubah dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2003 tentang pengalihan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 167, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3888 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2004.

Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2002 tentang badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 81. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, disisipkan 4 empat pasal, yakni pasal 103a, pasal 103b, pasal 103c, dan pasal 103d, yang berbunyi sebagai berikut. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 116, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4555. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negri sipil presiden republik indonesia menimbang. Ditetapkan 14 oktober 2004 berlaku 14 oktober 2004 status.

Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar negara repuhlik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran. Negara republik indonesia tahun 2004 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4377. Pasal 103a 1 dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, dengan tetap mempertimbangkan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438. Republik indonesia tahun 2004 nomor 108, tambahan lembaran negara. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 144, tambahan lembaran negara republik. Peraturan pajak peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negaradaerah dengan rahmat tuhan yang maha esapresiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 92 tahun 1999 lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 201, tambahan lembaran negara nomor 3914. Sedangkan yang dimaksud penugasan khusus adalah penugasan pns untuk melaksanakan tugas jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah dalam. Undangundang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 6, tambahan lembaran negara.

Undangundang nomor 17 tahun 2003, undang undang nomor 19 tahun 2003, undangundang nomor 1 tahun 2004, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2003, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Pasal 103a 1 dalam hal adanya kepentingan nasional yang mendesak, dengan tetap. Nomor 124, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4674. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 20 tentang pelaksanaan undangnomor 3undang tahun 2009 5.

Indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 35. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan rahmat tuiian yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 undang undang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal lembaran negara republik indonesia tahun 1995 nomor 86, tambahan lembaran negara nomor 3617. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2012. Undangundang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangundangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4389. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 pusat data. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1999tentang tata cara penggunaan. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa lembaran. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 ten tang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 128, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5047.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 70 tahun 2012 lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 155, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5334. Mengubah ketentuan pasal 8 dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 123, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4435.

Peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standardisasi nasional indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 199, tambahan lembaran negara nomor 4020. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 23, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5202. Bentuk perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara. Peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor. Permendesa pdtt nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah. Nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undang undang. Undangundang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 154, tambahan lembaran negara nomor 3881. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4817. Peraturan presiden nomor 9 tahun 20 tentang penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas. Peralihan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, disisipkan 4 empat pasal, yakni pasal 103a, pasal 103b, pasal 103c, dan pasal 103d, yang berbunyi sebagai berikut. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2012 tentang hibah. Pasal 103a 1 dalam hal adanya kepentingan nasional yang. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat 4 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, perlu menetapkan peraturan menteri kesehatan tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek.

Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah ditetapkan 28 agustus 2004 berlaku 28 agustus 2004 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan bahasa. Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 124, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5044. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditetapkan 14 oktober 2004 berlaku 14 oktober 2004 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Peraturan pemerintah pp tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undangundang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 80, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4736. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom lembaran negara tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran negara nomor 3952. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah lembaran negara republik. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 144, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4451. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2003 tentang pengalihan bentuk perusahaan. Permenpan rb nomor 35 tahun 2018 tentang penugasan pegawai negeri sipil pns pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah.

Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Peraturan pemerintah pp tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Permendesa pdtt nomor 4 tahun 2015 tentang badan usaha. Peraturan menteri perhubungan nomor pm 189 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perhubungan berita negara. Peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentangkegiatanusahahuluminyakdangasbumi. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 107, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4244. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2004 pusat data. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor farmasi lembaran negara republik. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi profesi presiden republik indonesia, menimbang.